Pengekangan politik di Indonesia
Pengekangan politik di Indonesia
Dalam propaganda Jepang menjelang kedatangannya ke Indonesia dan pada masa permulaan pemerintahannya dikatakan bahwa mereka mau membebaskan bangsa Indonesia dari penjajah. Tetapi kemudian sangat dirasakan oleh bangsa Indonesia bahwa mereka ialah penjajah baru yang tindakan-tindakannya dirasakan lebih kejam daripada Belanda.
Seluruh kegiatan politik, sosial, dan ekonomi, lebih-lebih pertahanan hanyalah untuk keperluan peperangannya. Sejumlah pemimpin Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Jepang dengan perhitungan agar dapat memanfaatkan untuk membina bangsa Indonesia dan memperoleh pengalaman dalam pemerintahan maupun pertahanan. Istilah Jepang waktu itu adalah Nippon.
A. Organisasi Sosial di Indonesia.
Pada mulanya Jepang membentuk Gerakan Tiga A yang berarti Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Gerakan tersebut dipercayakan kepada Mr. Syamsudin, tetapi tidak berhasil merebut simpati rakyat, karena praktik yang jauh berbeda dengan apa yang dipropagandakan.
Gerakan baru dibentuk di bawah pimpinan Empat Serangkai, yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, K.H. Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantoro. Diberi nama Pusat Tenaga Rakyat (Putera) dengan tujuan agar kaum nasionalis sekuler dan golongan intelektual dapat mengarahkan tenaga dan pikiran untuk keperluan peperangan yang dijalankan oleh Jepang, sehingga kemenangan akhir di pihaknya.
Badan yang dibentuk pada tanggal 16 April 1943 itu dibatasi kegiatannya dalam beberapa bidang saja, sehingga terasa adanya pengekangan. Jiwa organisasi adalah merombak cara berpikir bangsa Indonesia yang sebelumnya mengikuti Barat menjadi pro Jepang.
Organisasinya disusun dengan Pimpinan Pusat di Jakarta, sedangkan di setiap daerah ada Pimpinan Daerah. Sejumlah organisasi-organisasi profesional menjadi anggota Putera, antara lain : Persatuan Guru Indonesia (PGI), Perkumpulan Pegawai Pos Menengah, Pegawai Pos, Telegram, dan Radio (PTTR), Istri Indonesia, Barisan Banteng, Badan Perantaraan Pelajar-pelajar Indonesia (BAPERPI), Ikatan Sport Indonesia (ISI).
Putera sebagai organisasi pemerintah melalui fasilitas surat kabar atau radio (umum) berhasil menjangkau rakyat sampai di pedesaan, sehingga pimpinan Putera dapat menggerakkan dan berkomunikasi dengan rakyat. Pemerintah Jepang kemudian sadar, bahwa Putera lebih menguntungkan bangsa Indonesia daripada Jepang, sehingga perlu diganti.
Organisasi baru yang dibentuk dengan tujuan agar rakyat dapat lebih banyak berbakti untuk Jepang adalah Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa). Kebaktian yang dituntut adalah pengorbanan diri, mempertebal persaudaraan dan melaksanakan sesuatu dengan bukti.
Jawa Hokokai dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah yang kegiatannya sejalan dengan pemerintahan Jepang. Gunseikan (kepala pemerintahan militer) merupakan pimpinan tertinggi, sedangkan di daerah ada di tangan para syucokan (residen).
Kaum nasionalis yang sebelumnya diberi peranan mulai disingkirkan, mereka diberi jabatan-jabatan baru dalam pemerintahan, tetapi diawasi kegiatannya dan dibatasi komunikasinya dengan rakyat. Sejumlah organisasi profesi yang dimasukkan dalam Jawa Hokokai antara lain adalah Izi Hokokai (himpunan kebaktian dokter), Kyoiku Hokokai (himpunan kebaktian pendidik), Fujinkai (organisasi wanita), dan Keimin Bunka Syidosyo (pusat budaya).
Atas dasar kebaktian maka organisasi-organisasi tersebut menjalankan kegiatan berupa pengumpulan barang, permata, dan benda-benda logam, yang semuanya dikatakan oleh Jepang untuk memenangkan perang suci yang sedang dilaksanakan.
Hasilnya segera terasa, yaitu pemiskinan bangsa Indonesia, Ibu-ibu kehilangan barang-barang permata padahal diperlukan sebagai cadangan hidup pada waktu sulit, rumah-rumah yang semula berpagar besi tinggal tonggak batu batanya.
Jepang tetap memerlukan bantuan dan dukungan bangsa Indonesia, setelah kaum nasionalis sekuler disisihkan, maka kaum nasionalis Islam memperoleh perhatian. Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) yang telah ada sejak zaman Belanda diizinkan terus berdiri dan diakui sebagai organisasi resmi umat Islam, dengan syarat harus mengubah asas dan tujuannya.
Kegiatannya dibatasi hanya sebagai badan ubah asas dan tujuannya. Kegiatannya dibatasi hanya sebagai badan amal dan menyelenggarakan peringatan hari-hari besar Islam. MIAI berkembang pesat karena anggotanya merasa bahwa pada masa penjajahan Belanda, kesempatan dan pengakuan demikian belum pernah diperoleh.
Jepang tidak mengira akan hasil yang demikian sehingga dianggap perlu untuk mengawasi tokoh-tokohnya. Untuk mengarahkan pikiran mereka agar selalu sejalan dengan pemerintah, maka diadakan latihan kyai yang pengikutnya disaring oleh para bupati.
Mereka yang dianggap pengaruhnya besar di kalangan masyarakat yang diutamakan. Tetapi, seperti juga nasib Putera, maka MIAI dianggap kurang memuaskan Jepang dan lebih menguntungkan Indonesia, sehingga dibubarkan (Oktober 1943).
Dibentuklah organisasi Islam baru, yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI pada bulan berikutnya (November 1943). Tokoh-tokohnya antara lain ialah K.H. Hasyim Asyari, K.H. Mas Mansur, K.H. Farid Ma'ruf, Kartosudarmo.
Tahun 1943 merupakan titik balik (turning point) dalam perang Pasifik, setelah armada Jepang dikalahkan oleh Sekutu dalam pertempuran Laut Karang. Sejak itu Sekutu sebagai penyerang, sedangkan Jepang bertahan.
Untuk menghadapi kemungkinan serangan Sekutu atas Indonesia, mulai diperlukan pengarahan tenaga bangsa Indonesia sebagai pribumi untuk pertahanan. Pemuda Indonesia perlu mendapat latihan kewiraan mulai dari tingkat dasar sampai setengah militer.
Baca juga di bawah ini :
Post a Comment for "Pengekangan politik di Indonesia"